KabarLagi.com–Wakil Bupati Sumbawa, H. Mohamad Ansori, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Workshop Pengendalian Korupsi sebagai Bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Aula H. Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (8/7).
Menurut Ansori, upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari komitmen seluruh perangkat daerah dalam mengelola program dan anggaran secara bertanggung jawab. Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Setiap program yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas harus menjadi budaya kerja di setiap perangkat daerah,” tegasnya.
Workshop yang diikuti para pimpinan perangkat daerah, Asisten Sekretariat Daerah, serta melibatkan perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan SPIP Terintegrasi guna mencegah potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumbawa, H. Yudi Patria Negara, mengatakan kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam membangun sistem pengendalian intern yang efektif, sehingga mampu meminimalkan risiko penyimpangan sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat, Priyo Kartono, menjelaskan bahwa prinsip good governance menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Menurutnya, penerapan prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Ansori juga menyampaikan apresiasi kepada BPKP Provinsi NTB atas pendampingan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Ia menilai sinergi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengendalian intern sekaligus membangun birokrasi yang berintegritas.
Ia menegaskan, komitmen pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada pengendalian risiko korupsi, tetapi juga mewujudkan birokrasi yang benar-benar bebas dari praktik korupsi. Menurutnya, pemerintahan yang bersih merupakan fondasi penting untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju, dan sejahtera.
Menutup kegiatan, Wakil Bupati mengajak seluruh peserta menjadikan hasil workshop sebagai bekal dalam menjalankan tugas serta memperkuat komitmen bersama untuk menjaga integritas demi memberikan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat.(TM)