KabarLagi.com— Perbedaan pandangan dan adu argumentasi selama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dinilai sebagai bagian penting dari proses demokrasi dalam melahirkan regulasi yang berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, H. Mohamad Ansori, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Kamis (13/8).
Dalam pendapat akhir Pemerintah Daerah terkait persetujuan sembilan Ranperda menjadi Perda Tahun 2026, H. Ansori menyebut dinamika yang terjadi selama proses pembahasan merupakan hal yang wajar dalam penyusunan kebijakan daerah.
Menurutnya, perbedaan pandangan justru menjadi ruang untuk menguji substansi setiap rancangan regulasi agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sembilan Ranperda yang disepakati mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari perlindungan anak, bantuan hukum, kebudayaan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, pendidikan baca tulis Al-Qur’an, hingga pengelolaan lingkungan dan ketertiban masyarakat.
“Seluruh dinamika, perbedaan pandangan dan adu argumentasi selama proses pembahasan merupakan bagian dari demokrasi untuk menghasilkan regulasi daerah yang baik dan berkualitas,” ujar H. Ansori.
Setelah mendapatkan persetujuan bersama, Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti hasil fasilitasi Gubernur NTB terhadap sembilan Ranperda tersebut.
Tahapan berikutnya adalah proses penetapan dan pengundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.
Pemkab Sumbawa berharap regulasi yang dihasilkan tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keberadaan Perda tersebut diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah menuju Kabupaten Sumbawa yang unggul, maju dan sejahtera.