Wabup Ansori: Pemeriksaan BPK Harus Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola dan Pelayanan Publik

0
124

KabarLagi.com— Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyambut positif pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemeriksaan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi proses evaluasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, H. Mohamad Ansori, saat menghadiri Entry Meeting BPK RI dalam rangka pemeriksaan kinerja pendahuluan di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (26/8).

Kegiatan tersebut dihadiri Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono, bersama jajaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta sejumlah kepala perangkat daerah.

Dalam kesempatan itu, Ansori meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan dengan menyampaikan data dan informasi secara terbuka, termasuk berbagai kebutuhan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

“Penggunaan anggaran satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan. Mari kita bekerja sama untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, pemeriksaan BPK juga dapat menjadi sarana untuk melihat sejauh mana program pemerintah daerah berjalan efektif. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pariwisata, yang diharapkan tidak hanya berkembang dari sisi destinasi, tetapi juga mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Pemeriksa Ahli Madya BPK RI Perwakilan NTB, Moch. Mulyono, menjelaskan bahwa pemeriksaan kinerja dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih membutuhkan perbaikan.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif perangkat daerah, terutama dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Pemeriksaan kinerja tersebut dijadwalkan berlangsung sekitar 40 hari. Ruang lingkup pemeriksaan meliputi efektivitas peran Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pengelolaan Perumdam Batulanteh dalam penyediaan layanan air minum, serta penyelenggaraan sektor pariwisata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemkab Sumbawa memastikan perangkat daerah terkait akan bersikap terbuka dan kooperatif selama pemeriksaan. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kinerja pemerintah, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.