Oleh:Rezky Ayu Dwivani adalah mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi di STIKOM Interstudi, dengan minat pada komunikasi publik, komunikasi krisis, dan kebijakan publik.

Keberhasilan sebuah kebijakan tidak cukup dilihat dari apa yang sudah dilakukan pemerintah. Kita juga perlu melihat bagaimana masyarakat memahami dan merasakan dampaknya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, punya tujuan yang penting, yaitu membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun, menjalankan program sebesar ini tentu bukan hanya soal membagikan makanan dan menyiapkan anggaran. Pemerintah juga perlu memastikan makanan aman, pengawasan berjalan, dan masyarakat mendapat informasi yang jelas.

Ketika muncul masalah dalam pelaksanaannya, wajar kalau masyarakat bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Lalu, apa yang akan dilakukan supaya kejadian serupa tidak terulang? Pertanyaan seperti ini bukan berarti masyarakat menolak programnya. Menurut saya, justru pertanyaan itu perlu dijawab karena menyangkut keselamatan dan kepercayaan publik.

Dari sudut pandang ilmu komunikasi, persoalan MBG menarik karena masalahnya bukan hanya tentang makanan. Ada juga soal bagaimana pemerintah menjelaskan kebijakan, merespons kritik, dan membangun kepercayaan di tengah arus informasi digital yang bergerak sangat cepat.

Bukan hanya soal kejadian, tetapi juga cara mengomunikasikannya

Pada 8 Oktober 2026, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menyatakan bahwa insiden keracunan dalam pelaksanaan MBG secara umum berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) penyiapan makanan yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Pernyataan ini penting karena memberi gambaran tentang kemungkinan masalah dalam penerapan standar keamanan pangan. Namun, menurut saya, penjelasan soal penyebab saja belum cukup. Masyarakat juga perlu tahu bagaimana pengawasan dilakukan, apa tindak lanjutnya, apakah ada evaluasi, dan langkah apa yang diambil untuk mencegah kejadian serupa.

Dalam situasi krisis, pemerintah memang perlu cepat memberikan penjelasan. Tetapi cepat saja tidak cukup. Informasi yang disampaikan juga harus jelas, sesuai fakta, dan menunjukkan kepedulian terhadap orang yang terdampak. Orang tua yang khawatir dengan makanan anak-anaknya tentu tidak akan merasa tenang hanya karena mendengar bahwa SOP sudah ada. Mereka perlu melihat bahwa aturan itu benar-benar dijalankan dan pelanggaran ditangani.

Bagi saya, ada perbedaan besar antara memiliki aturan dan memastikan aturan itu benar-benar dipatuhi. Karena itu, komunikasi pemerintah seharusnya tidak berhenti pada penjelasan tentang apa yang terjadi. Pemerintah juga perlu menjelaskan apa yang sedang diperbaiki dan bagaimana masyarakat bisa mengetahui hasilnya.

Framing: siapa yang menentukan cara masyarakat memahami MBG?

Robert N. Entman menjelaskan bahwa cara sebuah isu ditampilkan bisa memengaruhi bagaimana orang memahaminya. Sederhananya, pihak yang menyampaikan informasi memilih bagian mana yang dianggap penting, apa yang disebut sebagai penyebab masalah, dan solusi apa yang ditawarkan. Pilihan itu kemudian ikut membentuk cara publik melihat suatu peristiwa.

Kalau dikaitkan dengan MBG, pemerintah bisa lebih banyak menyoroti tujuan program dan manfaatnya bagi masyarakat. Media mungkin lebih fokus pada kasus keracunan, pengawasan, atau dampaknya bagi penerima manfaat. Sementara itu, masyarakat bisa menilai program ini dari pengalaman yang mereka lihat atau alami sendiri.

Perbedaan sudut pandang seperti ini sebenarnya wajar. Tidak berarti setiap pihak sedang memanipulasi informasi. Namun, masalah bisa muncul ketika satu sisi terus dibicarakan, sementara sisi lain kurang mendapat penjelasan. Akibatnya, masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang tidak lengkap.

Kalau perbedaan sudut pandang ini terus muncul, kita perlu kembali melihat tujuan komunikasi publik itu sendiri. Menurut saya, yang paling penting bukan siapa yang menang dalam pertarungan narasi, tetapi apakah masyarakat mendapat informasi yang utuh dan bisa dipercaya.

Jika pemerintah hanya menekankan bahwa MBG punya tujuan baik, tetapi kurang terbuka saat ada masalah, masyarakat bisa merasa kekhawatirannya tidak dianggap. Sebaliknya, kalau pemberitaan hanya menyoroti kejadian buruk tanpa melihat fakta dan hasil pemeriksaan, publik juga bisa mendapat gambaran yang tidak seimbang.

Tujuan program tetap perlu dijelaskan, tetapi masalah dalam pelaksanaannya juga harus dijawab. Kritik tidak seharusnya langsung dianggap sebagai serangan. Kritik bisa menjadi bahan evaluasi, selama pembahasannya tetap berdasarkan fakta yang bisa diperiksa.

Media sosial mengubah krisis menjadi pertarungan persepsi

Sekarang, komunikasi pemerintah tidak hanya berlangsung lewat konferensi pers atau pernyataan resmi. Informasi tentang MBG juga menyebar melalui media sosial, grup percakapan, video pendek, komentar, sampai cerita warga yang dibagikan langsung.

Masyarakat bukan lagi hanya menerima informasi. Mereka juga ikut menyebarkan dan memberi makna pada informasi tersebut. Ditambah lagi, algoritma media sosial ikut menentukan konten apa yang lebih banyak muncul dan dilihat orang. Akibatnya, penjelasan resmi yang terlambat atau sulit dipahami bisa kalah cepat dari video, cerita, atau klaim yang belum tentu terverifikasi.

Tetapi menurut saya, persoalannya bukan sekadar pemerintah harus lebih cepat daripada media sosial. Hal yang lebih penting adalah apakah informasi resmi mudah ditemukan, mudah dimengerti, dan benar-benar menjawab pertanyaan masyarakat.

Hal ini juga berkaitan dengan relasi kuasa dalam komunikasi. Pemerintah punya akses terhadap data, lembaga, dan saluran komunikasi resmi yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat biasa. Karena itu, keterbukaan informasi bukan sekadar pilihan atau strategi komunikasi. Keterbukaan adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada publik.

Masyarakat juga jangan hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima penjelasan. Mereka perlu punya ruang untuk bertanya, menyampaikan pengalaman, dan mendapatkan jawaban yang jelas. Menurut saya, kritik terhadap pelaksanaan MBG tidak otomatis berarti menolak tujuan programnya. Bisa jadi, kritik itu justru menunjukkan bagian mana yang perlu diperbaiki.

Komunikasi krisis bukan sekadar klarifikasi

1. Timothy Coombs melalui Situational Crisis Communication Theory (SCCT) menjelaskan bahwa cara sebuah organisasi merespons krisis perlu disesuaikan dengan situasi dan tanggung jawab yang dipersepsikan publik. Teori ini membantu kita memahami bahwa respons saat krisis bukan hanya soal memberikan pernyataan, tetapi juga soal bagaimana organisasi menunjukkan tanggung jawabnya.

Dalam kasus MBG, ketika persoalan berkaitan dengan SOP yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya, pemerintah tidak cukup hanya mengingatkan bahwa standar sudah ditetapkan. Publik perlu mendapat penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan standar itu diperiksa dan apa yang dilakukan setelah ditemukan masalah.

Dari situ, respons pemerintah perlu dinilai bukan hanya dari pernyataan yang disampaikan, tetapi juga dari hal-hal yang benar-benar dilakukan. Menurut saya, ada tiga hal yang penting dalam respons krisis: informasi harus berdasarkan fakta yang sudah diperiksa, pihak yang terdampak perlu mendapat perhatian, dan langkah perbaikannya harus dijelaskan secara konkret.

Artinya, komunikasi krisis seharusnya bergerak lebih jauh dari sekadar klarifikasi. Pemerintah perlu menjelaskan apa yang terjadi, tindakan apa yang sudah diambil, bagaimana hasil evaluasinya, dan di mana masyarakat bisa mengikuti perkembangan penanganannya.

Tentu, setiap kasus perlu dilihat berdasarkan fakta masing-masing. Penyebab dan tingkat tanggung jawabnya bisa berbeda. Namun, prinsip keterbukaan dan kepedulian tetap penting. Kalau informasi yang dibutuhkan masyarakat tidak tersedia, ruang kosong itu mudah diisi oleh dugaan dan kabar yang belum tentu benar.

Kepercayaan dibangun melalui komunikasi dua arah

Dalam perspektif sibernetika, komunikasi dipahami sebagai proses yang membutuhkan umpan balik. Sebuah sistem bisa memperbaiki diri ketika menerima masukan, mengetahui apa yang tidak berjalan, lalu melakukan penyesuaian.

Prinsip ini juga relevan untuk MBG. Laporan masyarakat, hasil pemeriksaan, temuan pengawasan, dan evaluasi di lapangan seharusnya menjadi masukan untuk memperbaiki pelaksanaan program.

Kalau laporan masyarakat hanya diterima tanpa kejelasan tindak lanjut, komunikasi itu tidak banyak membantu. Sebaliknya, ketika laporan ditangani dan hasilnya disampaikan kembali, masyarakat bisa melihat bahwa suara mereka benar-benar diperhatikan.

Pada 17 September 2026, anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, juga mendorong keterbukaan data kasus keracunan MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan.

Menurut saya, keterbukaan itu perlu diwujudkan dalam bentuk data yang sudah diverifikasi, pembaruan secara berkala, hasil evaluasi, serta informasi tentang tindak lanjut. Data pribadi tentu harus tetap dilindungi. Namun, perlindungan itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk menutup informasi yang memang dibutuhkan masyarakat.

Kepercayaan tidak bisa hanya diminta atau dibangun lewat slogan. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat bahwa apa yang disampaikan pemerintah sesuai dengan tindakan yang dilakukan.

MBG membutuhkan tata kelola komunikasi, bukan sekadar pencitraan

Saya melihat MBG sebagai program yang punya tujuan sosial penting. Karena itu, pembahasannya seharusnya tidak berhenti pada pilihan mendukung atau menolak. Pertanyaan yang lebih berguna adalah bagaimana program ini bisa dijalankan dengan aman, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pemerintah perlu rutin menjelaskan perkembangan program, membuka data yang relevan, menyediakan saluran pengaduan yang benar-benar responsif, dan menyampaikan hasil evaluasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Media juga perlu memeriksa klaim dan memberi konteks, bukan sekadar mengejar perhatian. Sementara itu, masyarakat harus punya ruang untuk menyampaikan kritik dan memperoleh jawaban.

Bagi saya, komunikasi publik yang sehat bukan berarti semua orang harus setuju dengan pemerintah. Yang lebih penting adalah masyarakat bisa berbeda pendapat dengan dasar informasi yang jelas dan dapat diperiksa.

Pada akhirnya, MBG bukan hanya menguji sistem distribusi pangan, tetapi juga cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat. Apakah informasi digunakan untuk menjelaskan sekaligus memperbaiki keadaan, atau hanya untuk menjaga citra agar tetap positif? Apakah suara masyarakat benar-benar masuk ke dalam evaluasi, atau hanya berhenti sebagai komentar di media sosial?

Kebijakan publik tidak hanya hidup di dalam dokumen dan pernyataan resmi. Masyarakat merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, keberhasilan MBG tidak cukup dihitung dari berapa banyak makanan yang dibagikan. Keamanan makanan, pengawasan, dan kesediaan penyelenggara untuk bertanggung jawab juga harus menjadi bagian dari penilaian.

Makanan bergizi memang menjadi tujuan utama program ini. Tetapi supaya tujuan itu bisa terus mendapat kepercayaan masyarakat, ada hal lain yang juga harus dijaga: kepercayaan publik.

Menurut saya, kepercayaan tidak dibangun dengan berusaha memenangkan setiap perdebatan. Kepercayaan dibangun ketika pemerintah terbuka soal masalah, mau mendengarkan kritik, dan membuktikan tanggung jawab lewat tindakan nyata.