Temui Massa Aksi, Wakil Bupati Bima Komitmen Tuntaskan Masalah PPPK dan CPNS Dengn Adil dan Transparan

0
318
Wakil Bupati dan Anggota DPRD Bima menemui masa aksi

KabarLagi.Com – Wakil Bupati Bima, dr. H.Irfan kembali menemui massa aksi yang menyuarakan aspirasi terkait penyelesaian masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan CPNS yang tertunda pengangkatan lantaran adanya surat dari Kemenpan RB. Dalam pertemuan tersebut, dr. irfan menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil dan transparan.

“Kami, Bupati dan Wakil Bupati, adalah orang tua bagi masyarakat. Aspirasi kalian juga menjadi bagian dari isi hati kami. Kami berkomitmen bersama DPRD Bima untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya,” ujar Wakil Bupati Bima di hadapan para demonstran. Rabu (`12/3/2025).

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak merasa terganggu dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Menurutnya, tugas pemerintah adalah mengayomi dan mendengarkan setiap keluhan rakyatnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap keputusan harus berlandaskan aturan dan prosedur yang berlaku.

“Semua telah diatur dalam tata regulasi yang jelas. Kami akan menempuh prosedur yang ada agar mereka yang berhak mendapatkan haknya dan tidak ada yang dirugikan,” tambahnya.

Lebih lanjut, dr. Urfan menyampaikan bahwa sebelum aksi ini berlangsung, pihaknya telah bersepakat dengan DPRD untuk membahas persoalan tersebut dan telah berkomitmen mencari solusi terbaik.

Dengan pernyataan tersebut, massa aksi perlahan membubarkan diri setelah mendengar langsung komitmen dari Wakil Bupati Bima. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan guna mencapai solusi yang berpihak kepada masyarakat.

Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk kekecewaan dari para PPPK dan CPNS yang telah dinyatakan lulus seleksi, namun pengangkatan mereka tertunda akibat kebijakan dari Kemenpan RB. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk turut memperjuangkan kepastian status mereka kepada pemerintah pusat.

Dengan pernyataan tegas dari Wakil Bupati Bima, massa aksi perlahan membubarkan diri setelah mendengar langsung komitmen pemerintah daerah. Kini, harapan mereka tertuju pada langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini.