Rencana Pembangunan Jembatan Lewa Mori Bima 2026, Sebuah Kebutuhan atau Gengsi?

0
418

Oleh : Dr. Ahmad Fathoni, C.EIA.

Alasan  konektivitas dan pengurangan waktu tempuh merupakan alasan utama pembangunan jembatan Lewa Mori Bima. Pendukung proyek ini menekankan bahwa jembatan akan memangkas jarak dan waktu tempuh antara bagian timur-barat Kabupaten Bima dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin menuju Kota Bima, sehingga aktivitas ekonomi, logistik, dan pariwisata dapat meningkat secara nyata. Data rencana menyebut panjang total koridor sekitar 2.700 m dengan struktur panjang jembatan sekitar 600 m, yang diproyeksikan memangkas jarak hingga sekitar 17 km pada beberapa rute.

Nilai investasi skala besar dan diprakirakan ada potensi multiplier. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp1 triliun dari sumber APBN. Hal ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo untuk pemerataan pembangunan antar daerah. Investasi sebesar ini berpotensi menciptakan efek berganda. Pada jangka pendek tentu tercipta lapangan kerja konstruksi umumnya 30% dari biaya kontruksi adalah upah. Permintaan bahan bangunan seperti pasir dan kerikil akan mendongkrak pertambangan rakyat untuk jenis batuan. Pasca pronyek tentu ada peningkatan nilai property sepanjang jalur jembatan Lewa Mori.

Namun sebagian warga dan tokoh lokal berpendapat pembangunan jembatan belumlah kebutuhan paling mendesak hari ini. Ada banyak masalah yang lebih penting untuk di tangani yaitu perbaikan dan pelebaran jaringan jalan darat se-Kabupaten Bima, peningkatan infrastruktur dasar drainase kawasan perkotaan untuk mitigasi banjir tahunan, dan rehabilitasi irigasi pertanian lahan kering. Perbaikan fasilitas pendidikan dasar dan puskesmas  dianggap lebih prioritas karena dampak langsungnya terkait dengan kualitas hidup masyarakat, khususnya IPM kita yang masih rendah. Anggaran daerah untuk perbaikan jalan di Kabupaten Bima pada 2025 misalnya relatif kecil yaitu hanya Rp18,2 miliar untuk 9 titik, menandakan bahwa ada banyak jalan rusak lain yang lebih mendesak.

Isu lingkungan dan AMDAL pronyek ini tentu butuh addendum karena dokumen AMDAL sebelumnya telah berlalu lebih dari 3 tahun. Masyarakat memiliki banyak kekhawatiran dampak ekologi terhadap ekosistem teluk Bima baik lamun, karang, mangrove dan biotanya. Termasuk perubahan arus, sedimentasi, dan potensi gempa yang harus diperhitungkan secara teliti dalam desain dan struktur jembatan ini. Kelompok yang menentang juga mengusulkan opsi lain seperti membangun pulau reklamasi yang akan memungkinkan pembangunan jembatan antar pulau reklamasi dalam panjang jembatan yang lebih pendek walaupun nantinya jumlah jembatan akan lebih banyak. Seperti dalam teori 100 bendung kecil lebih efektif dari 1 bendung besar, maka pertanyaannya apakah akan lebih efektif  6 jembatan (antar pulau reklamasi) dengan bentang 100 meter atau 1 jembatan utama dalam bentang 600 meter?

Analisis efisiensi anggaran dalam pro-kontra ini penting ditimang. Efisiensi anggaran harus menilai biaya pembangunan sebesar 1 T plus biaya maintenance tahunan jembatan melawan nilai manfaat terukur yaitu pengurangan biaya transport, waktu tempuh, pengurangan biaya logistik. Jika penurunan biaya transport yang memperpendek jarak 17 Km menjadi 2,7 Km menghasilkan penghematan tahunan lebih kecil dibanding investasi awal, masa pengembalian (payback) bisa sangat panjang dari pronyek ini. Data lalu lintas harian adalah wasit yang akan menunjukkan seberapa banyak efisiensi khususnya biaya bahan bakar yang terjadi. Oleh karena itu analisis biaya-manfaat kuantitatif wajib dilakukan untuk memutuskan apakah sudah layak jembatan ini dibangun hari ini .. atau kita tunda sampai lalu lintas cukup ramai agar payback lebih cepat?

Analisis siapa penerima manfaat utama?. Jembatan ini cenderung memberi manfaat besar bagi perdagangan dan angkutan orang/barang antar kota, pelaku pariwisata, dan pemilik kendaraan berat tetapi manfaatnya tidak selalu merata ke kelompok miskin atau penduduk desa terpencil yang lebih membutuhkan akses layanan dasar di kampung nya. Jika tujuan pembangunan kita adalah pemerataan, maka prioritas proyek infrastruktur harus mempertimbangkan distribusi manfaat (equity) bagi masyarakat luas bukan sekadar agregat ekonomi pada kelompok tertentu.

Pertimbangan risiko teknis dengan kondisi geologi kita pada batas lempeng  Indo-Australia dan lempeng Eurasia, desain jembatan panjang 600 m di teluk Bima perlu disertai dengan uji struktur tahan gempa. Potensi  korosi air laut adalah ancaman umum pada jembatan di atas laut, pembebasan lahan pada kawasan pondasi jembatan juga tentu diselimuti komplik sosial, dan politik local perlu dimitigasi agar tidak berada pada perdebatan otot para tim sukses yang sedang menang dan yang telah kalah. Berbagai potensi masalah ini bisa menyebabkan pembengkakan biaya teknis dan biaya rekayasa sosial.

Alternatif lain pelebaran jalan darat pada jalur 17 Km, seringkali lebih murah per kilometer dan cepat berdampak langsung terhadap akses antar wilayah. Namun pelebaran jalan juga punya keterbatasan ruang badan jalan. Penulis berada pada posisi netral, untuk mengatakan semua pendapat benar, jika memiliki alasan yang logis disertai data yang akurat. Ambisi dan kecermatan dalam mewujudkan mimpi infrastruktur monumental seperti jembatan Lewa Mori dapat menggerakkan perekonomian. Namun kecermatan fiskal, analisis manfaat yang kuat, mitigasi lingkungan, dan upaya mencari alternatif lain untuk tujuan yang sama juga tidak keliru. Mari kita merenung, menganalisis data dan bertanya pada rakyat sebenarnya mereka butuh apa sih.