KabarLagi.Com – Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abul Chair, menegaskan pentingnya kesamaan visi dan langkah seluruh aparatur pemerintah daerah dalam mendukung agenda prioritas pembangunan yang dicanangkan Gubernur NTB Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.
Hal tersebut disampaikan Abul Chair saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) bersama seluruh pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB. Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus bergerak secara terpadu untuk mendukung tiga agenda utama pembangunan daerah, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sektor pariwisata berkelas dunia.
Ia menekankan bahwa setiap perangkat daerah tidak boleh bekerja secara terpisah, melainkan harus membangun kolaborasi yang kuat agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi anggaran atau banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi harus dilihat dari dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Abul Chair menjelaskan bahwa arah kebijakan pemerintah daerah saat ini sangat jelas, yaitu menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai kondisi tanpa kemiskinan ekstrem. Karena itu, seluruh program yang dijalankan harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan mampu menunjukkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Program Desa Berdaya, lanjutnya, menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung upaya tersebut. Namun, esensi program ini bukan sekadar penyaluran bantuan kepada masyarakat desa, melainkan mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Keberhasilan program harus dapat terlihat dari perubahan kondisi penerima manfaat sebelum dan sesudah mendapatkan dukungan pemerintah.
Ia mengingatkan agar evaluasi program tidak hanya berfokus pada jumlah kunjungan ke desa atau besarnya anggaran yang telah digunakan. Yang lebih penting adalah sejauh mana intervensi pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, setiap bantuan yang diberikan melalui Desa Berdaya diharapkan mampu menjadi pendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat desa. Oleh sebab itu, seluruh program harus disertai target dan ukuran keberhasilan yang jelas sehingga manfaatnya dapat dievaluasi secara objektif.
Terkait pengelolaan anggaran, Abul Chair menegaskan bahwa pengawasan dilakukan sejak tahap awal penyusunan program. Inspektorat dilibatkan dalam proses pengendalian mulai dari verifikasi usulan, perencanaan kegiatan, penyaluran bantuan hingga implementasi di lapangan. Dengan mekanisme tersebut, pemerintah ingin memastikan seluruh bantuan digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, aspek yang paling penting dalam pengawasan adalah memastikan bahwa kegiatan usaha dan penggunaan dana berjalan sesuai proposal yang telah dinilai layak serta memiliki potensi meningkatkan taraf hidup penerima manfaat.
Meski program Desa Berdaya hanya memberikan bantuan satu kali dalam setahun dengan nilai sekitar Rp300 juta untuk setiap desa penerima, pemerintah menilai program tersebut memiliki peran strategis sebagai pengungkit dalam percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem. Program ini juga akan diperkuat oleh berbagai bentuk intervensi pemerintah lainnya yang memiliki tujuan serupa.
Di akhir arahannya, Sekda NTB mengajak seluruh pejabat eselon II untuk memperkuat koordinasi dan mengesampingkan ego sektoral dalam pelaksanaan program pembangunan. Menurutnya, sinergi lintas OPD menjadi faktor penting dalam mewujudkan target pembangunan daerah dan memastikan seluruh program prioritas pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB.
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB.