KabarLagi.com–Meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran nasional, kondisi fiskal Kabupaten Dompu hingga pertengahan 2026 masih menunjukkan stabilitas.
Sejumlah data keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data APBD, saat pandemi COVID-19 pada 2020, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,016 triliun, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp1,027 triliun.
Defisit yang terjadi pada tahun tersebut ditutupi melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp62,73 miliar.
Pada 2021, ketika pandemi masih berlangsung, kondisi APBD Dompu justru mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya.
Tren positif itu berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, termasuk pada 2024 ketika pendapatan daerah mencapai Rp1,312 triliun.
Tekanan fiskal kembali muncul pada 2025 seiring diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, hingga pertengahan 2026, posisi keuangan daerah masih menunjukkan surplus antara pendapatan dan belanja.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dompu, Muhammad Syahroni, menilai kondisi fiskal daerah masih terkendali.
Menurut Syahroni, pemerintah daerah terus memantau perkembangan pendapatan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi kondisi keuangan daerah.
Selain dari sisi fiskal, perkembangan ekonomi daerah juga menunjukkan tren pertumbuhan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Dompu mencatat pertumbuhan ekonomi daerah meningkat dari 3,62 persen pada 2024 menjadi 4,75 persen pada 2025.
Peningkatan tersebut sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor utama terhadap perekonomian daerah.
Di samping itu, investasi yang tumbuh hingga 37,72 persen turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi.
Menanggapi capaian tersebut, Bupati Dompu Bambang Firdaus menilai pertumbuhan ekonomi daerah masih bergerak positif di tengah keterbatasan fiskal.
Menurut Bambang, data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Di tengah berkembangnya anggapan mengenai kondisi APBD Dompu, Bambang menilai situasi keuangan daerah masih dalam batas yang dapat dikelola.
Ia menyebut tekanan fiskal yang dialami daerah merupakan konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku secara nasional.
Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat sumber-sumber pendapatan dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang tersedia.
Bambang menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus pemerintah daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal.