NewsSosPol

Pemkot Tak Mau Tanggung Biaya RS Pasien Miskin, DKR Pilih Galang Dana 

DEPOK- Karena Pemkot Depok tidak mau menanggung biaya pasien atas nama Erika denga alasan tidak masuk kategori miskin. Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok melakukan aksi penggalangan dana solidaritas untuk membayar Rumah Sakit Umum Daerah yang telah membantu pasien Erika (9 tahun), yang masih menyisakan hutang sebesar Rp 17 juta.
Ketua DKR, Roy Pangharapan mengatakan Pemerintah Kota Depok lepas tangan dengan menolak Surat Jaminan Pelayanan Kesehatan atas nama Erika (9 tahun). Aksi solidaritas dilakukan DKR di Lampu Merah Kartini dan dilanjutkan ke Kantor Walikota Depok
“Sampai saat ini Walikota Depok menolak menjamin pelayanan kesehatan Pasien Erika. Akibatnya orang tua Erika dari keluarga tidak mampu harus menanggung beban biaya Rumah Sakit sebesar Rp 17 juta lebih, rumah sakit yang sudah membantu mengalami kerugian,” jelas Roy Pangharapan disela aksi solidaritas.  Rabu (24/7).
Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok meminta agar pemerintah Kota Depok mau menanggung biaya kesehatan Erika. Ini adalah aksi solidaritas yang kedua kali setelah Rabu, 12-13 Juni 2019 yang diikuti ratusan kader Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) di Kantor Walikota Depok.
“Pemkot Kota Depok tetap menolak memberikan Surat Jaminan Pelayanan, dengan alasan Erika berasal dari keluarga mampu,” demikian Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan kepada Pers menjelaskan. Sebelumnya, Dinas Kesehatan tetap menganggap pasien bukan orang miskin dan menolak menjamin pasien Erika.
Pasien memang memiliki Kartu BPJS Kesehatan tetapi yang mandiri namun tidak bisa digunakan karena tidak mampu bayar iuran sebelumnya BPJS.
“Keluarga pasien sebenarnya tidak pernah mendaftarkan diri ke BPJS. Anehnya mendapatkan kartu BPJS Mandiri yang harus membayar iuran. Karena miskin tentu saja iuran tidak terbayar,” ujarnya.
Roy menjelaskan bahwa, memang keluarga pernah menjadi orang sukses, tapi sudah bangkrut. Untuk hidup sehari-hari hanya mengandalkan dari sewa kontrakan, masing-masing Rp 500.000 jadi total Rp 1 juta per bulan. Uang itu dipakai bertiga Pak Yusli (70 tahun) dan istri (65 tahun).
Sebelumnya Erika dirawat dan operasi usus lengket di RSUD Kita Depok, sejak 30 Mei sampai 8 Juni  lalu dengan total biaya lebih dari Rp 17 juta. Karena tidak punya biaya, maka dibebankan pada Pemerintah Kota Depok, melalui program Jaminan Kesehatan Non kuota PBI (Penerima Bantuan Tunai) yang dikenal masyarakat dengan istilah Bansos (Bantuan Sosial).
Syarat untuk mendapatkan jaminan adalah surat dari RT, RW dan Kelurahan, serta verifikasi dari Puskesmas, yang kemudian dilanjutkan ke Walikota dalam hal ini Dinkes.
Namun sesampainya di Dinkes, berkas pengajuan tidak disetujui oleh pihak Dinkes, dengan alasan orang tua Erika mampu karena memiliki umah permanen dengan dua kontrakan.
Sumber :AkAkurat.C
Tagar

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close