UI dan BPK RI Teken MoU Guna Perkuat Sinergi

0
3

KabarLagi.com, Universitas Indonesia (UI) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman Bersama (NKB) di Auditorium BPK Tower, Jakarta, Senin (31/8/20).

Penandatanganan NKB itu dilakukan oleh Rektor UI Prof Ari Kuncoro dan Ketua BPK RI Dr. Agung Firman Sampurna.

Rektor UI, Prof Ari Kuncoro dalam keterangan tertulis yang diterima KabarLagi.com, Selasa (1/9/20) menjelaskan kerja sama ini merupakan perwujudan kolaborasi antara BPK dan UI dalam rangka menjalankan tugas pokok yang mulia kedua instansi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Prof Ari berharap sinergitas antara UI dan BPK mampu membawa hasil yang positif untuk membantu NKRI dalam menyelamatkan Bangsa Indonesia melewati cobaan pandemi COVID-19.

“Saling bersinergi diperlukan untuk mendukung dan memanfaatkan potensi masing-masing dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan inovasi dalam menjalankan tugas yang diberikan negara sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945,” katanya.

Prof Ari menjelaskan, turunan dari kerja sama yang telah diatur di dalam Nota Kesepahaman Bersama (NKB) ini akan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh bidang-bidang di bawah Rektor maupun Fakultas yang ada di lingkungan UI.

“Salah satunya adalah kerja sama di bidang akademik dan kemahasiswaan yang dipimpin oleh Wakil Rektor UI Prof Rosari Saleh yang akan bersinergi menyelenggarakan pendidikan pada tingkat Pascasarjana (magister dan doktor) bagi para pelaksana BPK guna mengoptimalkan SDM BPK RI yang berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Ketua BPK RI Dr Agung Firman Sampurna mengatakan UI memiliki wahana yang lebih luas dalam melaksanakan fungsi pendidikan, pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ia mengaku pihaknya telah menyiapkan sejumlah program untuk ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama.

“Kita akan jalin kerjasama beberapa program dengan UI, diantaranya pengembangan Laboratorium Perhitungan Kerugian Negara yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum UI. Lalu, economic government foresight yang dapat dikerjasamakan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Serta pelibatan kerja sama dengan Fakultas Teknik UI untuk pembahasan pemutakhiran pedoman teknis pemeriksaan infrastruktur,” katanya.

Lebih lanjut, Dr Agung menyampaikan dengan adanya kolaborasi dan sinergi, dapat digapai hal-hal yang besar bersama, yang sulit untuk diraih jika dilakukan sendiri. Dalam konteks BPK, hal-hal besar secara umum didefinisikan dengan kenaikan tingkat atau level kedewasaan BPK sebagai lembaga pemeriksa.

“BPK tidak hanya berperan sebagai garda transparansi dan akuntabilitas tetapi telah mencapai tingkatan memberikan insight/pandangan dalam perbaikan sistemik dan bahkan memberikan pilihan kebijakan publik terbaik bagi pemangku kepentingan,” tandasnya.[]