Aziz Syamsuddin: Penerapan Prokes dalam Pilkada Tidak Ada Tawar Menawar, Harus Ditegakkan

0
45

KABARLAGI.COM, Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin menekankan agar para peserta Pemilu, baik pengusung, pendukung, penyelenggara serta masyarakat selalu memperhatikan dan menaati protokol kesehatan (Prokes) saat kampanye maupun saat penyelenggaraan Pemilu yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

“Kedisiplinan penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam penyelenggaraan Pilkada harus dilakukan, ditegakkan, dan tidak ada tawar-menawar,” kata Aziz seperti dilansir dari resmi milik DPR RI, Kamis (9/10/20).

Azis menyampaikan, dirinya juga berharap kepada para aparat untuk bisa melakukan pengawasan dan melakukan tindakan disiplin bagi para pelanggar prokes.

“Ini perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan penegakan disiplin secara tegas dan terukur, agar tidak terjadi penyebaran Covid-19,” kata Azis.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat pemerintah, jajaran keamanan dan penegak hukum, TNI dan Polri, seluruh tokoh masyarakat atau organisasi untuk aktif bersama-sama mendisplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan.

“Ajakan itu juga disosialisasikan bagi calon maupun partai pendukung maupun partai pengusung dengan melibatkan tokoh agama tokoh masyarakat, tokoh pemuda, untuk bisa dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi. Namun keterlibatannya perlu kontrol, kontrolnya dari pihak Kepolisian, TNI dan Polri,” jelas Azis.

Penerapan protokol kesehatan ketat dalam Pilkada serentak 2020 tidak bisa ditawar lagi. Protokol kesehatan kata Aziz menjadi satu-satunya cara untuk mencegah klaster penularan Covid-19 selama pemilihan, karena Pemerintah tak akan menunda pemilihan.

Oleh sebab itu politisi Fraksi Partai Golkar ini mengungkapkan agar Pemerintah memberikan sangsi bagi para pelanggar prokes.

“Kami mengharapkan itu bisa berjalan dengan baik, di samping itu Pemerintah dalam hal ini Kemendagri dapat menerapkan sangsi yang tegas kepada para calon atau penyelenggara yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak mengikuti dan tidak menaati protokol covid di dalam pesta demokrasi yang akan dilangsungkan tanggal 9 Desember nanti,” pungkasnya.[]