Dari Lombok Barat, Indonesia Teguhkan Kedaulatan Pangan

0
111

KabarLagi.Com–Hamparan persawahan Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, menjadi titik penting sejarah baru pertanian Indonesia. Dari lokasi tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual menyampaikan pengumuman bahwa Indonesia kembali mencapai swasembada pangan, bertepatan dengan pelaksanaan Panen Raya Nasional Serentak di 14 provinsi.

Kegiatan panen raya yang dipusatkan di Gapoktan Berkah Subur, Dusun Sambik Rantik, Rabu (07/01/2026), dihadiri langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, serta sekitar 5.000 petani dan penyuluh pertanian secara luring. Sementara itu, lebih dari dua juta petani dari berbagai daerah mengikuti acara ini secara daring, dengan pusat nasional berada di Kecamatan Cilebar, Karawang, Jawa Barat.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan merupakan hasil kerja nyata dan konsistensi kebijakan, bukan sekadar agenda simbolik. Menurutnya, kedaulatan pangan hanya dapat diwujudkan dengan memperkuat desa sebagai fondasi utama produksi nasional.

“Hari ini kita sampaikan kepada dunia bahwa Indonesia kembali berdiri sebagai bangsa yang berdaulat pangan. Ini buah dari kerja keras petani dan keberpihakan negara,” ujar Presiden Prabowo.

Data Badan Pusat Statistik mencatat, hingga Desember 2025 produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, dengan surplus sekitar empat juta ton dari kebutuhan domestik. Sepanjang tahun 2025, Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi maupun jagung pakan. Bahkan, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memproyeksikan produksi beras Indonesia menembus 35,6 juta ton, sementara Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan lonjakan produksi tertinggi di Asia Tenggara.

Presiden juga menekankan kebijakan strategis pemerintah yang berpihak kepada petani, salah satunya kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.500 menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa syarat. Kebijakan ini dinilai berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani, tercermin dari Nilai Tukar Petani nasional yang mencapai 125,35 pada akhir 2025.

Selain itu, cadangan beras pemerintah di Bulog mencatatkan angka tertinggi sepanjang sejarah, mencapai 3,39 juta ton dan sempat menembus 4,2 juta ton. Kondisi ini memperkuat kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga sekaligus menutup ruang praktik spekulasi pangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian swasembada tidak lepas dari langkah tegas pemerintah dalam menertibkan sektor pangan.

“Kami menjalankan instruksi Presiden secara tegas. Ribuan izin usaha kami cabut, puluhan tersangka diproses, dan puluhan pejabat dicopot demi menjaga kedaulatan pangan,” tegas Amran.

Di tingkat daerah, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa berbagai program pro-petani telah memberikan dampak nyata. Nilai Tukar Petani NTB pada 2024 tercatat mencapai 123 dan diproyeksikan meningkat menjadi 128 pada 2025 serta 131 pada 2026. Peningkatan tersebut didorong oleh efisiensi biaya produksi, perbaikan irigasi, ketersediaan pupuk, serta optimalisasi lahan pertanian yang telah mencapai 10 ribu hektare dan akan diperluas menjadi 14 ribu hektare.

“Petani sekarang merasakan langsung hasil kebijakan. Biaya turun, air tersedia, pupuk mudah didapat. Ini sejalan dengan arahan Presiden agar petani benar-benar meraih keuntungan,” ujar Iqbal.

Kepala Desa Banyu Urip, Selamet Haryadi, menekankan pentingnya keberlanjutan sistem irigasi sebagai kunci produktivitas pertanian. Menurutnya, keberlangsungan hasil panen sangat ditentukan oleh kelancaran distribusi air di lahan pertanian.

“Selama irigasi terjaga, sawah tetap hidup dan petani bisa terus berproduksi,” katanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha menyoroti dampak sosial sektor pertanian. Ia menyebutkan bahwa Program Optimalisasi Lahan mulai mendorong peningkatan pendapatan petani dan secara bertahap mengurangi angka kemiskinan di pedesaan.

“Kini desa menjadi pusat perhatian. Pemerintah hadir langsung di sawah. Ini menandai perubahan besar dalam cara kita memandang pertanian,” ujarnya.

Pada level internasional, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berkontribusi bagi dunia. Pemerintah telah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10 ribu ton beras ke Palestina.

“Indonesia hari ini memberi, bukan lagi meminta,” tegas Presiden.

Ke depan, pemerintah menetapkan hilirisasi pertanian sebagai agenda strategis berikutnya. Pengolahan hasil pertanian di dalam negeri diproyeksikan mampu menciptakan 8,6 juta lapangan kerja baru sekaligus memperkuat sektor peternakan dan perikanan nasional.

Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai telah membawa perubahan signifikan pada wajah pertanian Indonesia. Dari desa hingga panggung global, sektor pertanian kini tampil sebagai simbol kebangkitan ekonomi, kemandirian, dan kedaulatan bangsa.