KabarLagi.com–Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhamad Riadi, S.P, M.ec.Dev didampingi Kepala Bidang Kesehatan Hewan menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Anjing Liar di Kabupaten Lombok Utara yang dilaksanakan di Ruang Vicon Kantor Bupati Lombok Utara, Kamis (11/6).
Keberadaan anjing liar dalam jumlah melebihi anjing yang berpemilik di sejumlah wilayah Kabupaten Lombok Utara menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas, terkait dengan ketersediaan sumber makanan.
Fenomena meningkatnya keberadaan anjing liar di sejumlah lokasi harus segera ditindaklanjuti dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk komunitas pecinta hewan. Dialog aktif dinilai penting untuk mencari solusi yang tepat dan berimbang antara aspek keselamatan masyarakat dan kesejahteraan hewan.
Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten II Setda Kabupaten Lombok Utara ini menjelaskan langkah penanggulangan yang perlu dilakukan tidak hanya berupa penertiban, tetapi juga melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan hewan secara bertanggung jawab. Selain itu juga, program pengendalian populasi (melalui sterilisasi/kastrasi massal) dan vaksinasi terhadap anjing liar juga perlu menjadi perhatian guna menurunkan resiko munculnya penyakit rabies.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB menyampaikan bahwa lonjakan populasi anjing liar di Pulau Lombok menjadi sorotan utama. Pasalnya fenomena ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, kenyamanan lingkungan, hingga tingginya risiko penularan penyakit zoonosis berbahaya seperti rabies. Isu ini dinilai makin mendesak mengingat posisi geografis Pulau Lombok yang sangat strategis, karena dihimpit langsung oleh dua wilayah yaitu Pulau Sumbawa dan Provinsi Bali.
Tingginya mobilitas logistik dan manusia lintas pulau tersebut menuntut adanya sistem pengawasan serta pengendalian kesehatan hewan yang ekstra ketat.
Kendati demikian, upaya pengendalian populasi anjing liar ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan klasik dilapangan, salah satunya adalah keterbatasan jumlah penangkap anjing (dog catcher) yang terampil dan bersertifikasi. Selain itu juga, tingginya biaya operasional untuk program sterilisasi massal kerap terbentur oleh keterbatasan anggaran daerah.
Namun, Kepala Disnakkeswan Provinsi NTB menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif dari para komunitas peduli hewan yang terus bergerak aktif di lapangan. Yang dimana komunitas tersebut dinilai konsisten mencari solusi jangka panjang yang cerdas dan tetap mengedepankan prinsip memperhatikan kesejahteraan hewan serta penanggulangan masalah kesehatan lintas sektor (one health).
Kepala Disnakkeswan Provinsi NTB, Muhamad Riadi menegaskan sikap suportifnya dan siap mendukung penuh program kerja komunitas di lapangan di mana dukungan tersebut akan diwujudkan mulai dari fasilitasi teknis, edukasi bersama kepada masyarakat hingga koordinasi kebijakan yang diperlukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.