KabarLagi.com–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi memulai pembahasan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 melalui Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena KUA dan PPAS merupakan dokumen strategis yang menjadi pijakan awal dalam merumuskan prioritas pembangunan serta arah pengalokasian anggaran pemerintah daerah.
Dalam pemaparannya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengusung sejumlah agenda pembangunan yang akan menjadi fokus pada tahun 2027. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui program-program yang lebih terukur dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan dan energi sebagai penyangga utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, pemerintah juga menempatkan pengembangan ekosistem industri agromaritim sebagai salah satu prioritas strategis. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan yang selama ini menjadi potensi unggulan Nusa Tenggara Barat.
Di sektor pariwisata, arah kebijakan pembangunan 2027 difokuskan pada pengembangan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.
Penyampaian KUA dan PPAS APBD 2027 sekaligus menandai dimulainya rangkaian pembahasan antara DPRD Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi NTB. Seluruh substansi dalam dokumen tersebut akan dikaji secara mendalam untuk memastikan setiap program dan alokasi anggaran selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
Melalui pembahasan yang komprehensif dan konstruktif, DPRD bersama Pemerintah Provinsi NTB diharapkan mampu melahirkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengakselerasi terwujudnya visi NTB Makmur dan Mendunia.(TM)