KabarLagi.com—Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Jumat (14/8).
Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD Lombok Utara 2027. Penandatanganan dilakukan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar bersama pimpinan DPRD dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD KLU.
Dalam pembahasan anggaran 2027, DPRD menetapkan lima arah kebijakan ekonomi daerah. Fokusnya meliputi pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan, hilirisasi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, serta pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
Dua agenda lainnya adalah memperbaiki iklim investasi dan daya saing daerah serta memperkuat ekonomi desa dan pemberdayaan UMKM.
Dari sisi fiskal, kebijakan anggaran diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah dan kapasitas fiskal. Belanja daerah juga didorong lebih efektif dan efisien dengan menitikberatkan pada hasil, sementara pembiayaan akan dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan.
Lima prioritas tersebut akan menjadi pijakan dalam pembahasan RAPBD 2027, sekaligus menentukan arah penggunaan anggaran daerah untuk menjawab persoalan ekonomi dan kebutuhan masyarakat Lombok Utara.