KabarLagi.com—Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mendorong pengelolaan jaminan kesehatan yang lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada kualitas layanan. Hal itu mengemuka dalam Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang digelar di Ruang Rapat Bupati Lombok Timur, Kamis, (20/8).
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik hadir dalam forum yang menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
Bupati menempatkan kesehatan sebagai kebutuhan dasar sekaligus fondasi pembangunan. Menurutnya, berbagai agenda pembangunan akan sulit berjalan optimal tanpa masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
“Tanpa kesehatan yang baik, berbagai agenda pembangunan tidak akan berjalan,” ujarnya.
Besarnya jumlah masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan juga menjadi perhatian pemerintah daerah karena berdampak terhadap beban pembiayaan daerah. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan, sembari mencari solusi bersama DPRD melalui pengelolaan anggaran yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Semua informasi akan dibuka dan tidak disembunyikan,” kata Haerul.
Dalam forum tersebut, Bupati meminta BPJS Kesehatan Lombok Timur memperkuat komunikasi dengan seluruh fasilitas kesehatan. Koordinasi yang baik dinilai penting agar persoalan administrasi maupun pelayanan tidak berlarut dan masyarakat dapat memperoleh penanganan secara cepat.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah penghapusan peserta dari kepesertaan atau fasilitas kesehatan yang sebelumnya menjadi tempat terdaftar. Bupati meminta setiap persoalan semacam itu segera ditelusuri dan diperbaiki agar tidak menimbulkan keresahan serta, yang paling penting, tidak membuat masyarakat kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan.
Selain persoalan kepesertaan, perhatian juga diarahkan pada mutu pelayanan. Bupati menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kecukupan peralatan medis serta ketersediaan obat-obatan.
Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fasilitas, tetapi juga oleh kualitas lingkungan tempat masyarakat mendapatkan perawatan. Karena itu, kebersihan rumah sakit dan fasilitas kesehatan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari standar pelayanan.
Forum kemitraan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda koordinasi, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk memperbaiki pelayanan dan memastikan program jaminan kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lombok Timur.