SosPol

Ini Kata Pengamat Terkait Kota Ramah Anak, dan Difabel di Kota Depok

Ilustrasi Kota Anak

DEPOK – Kota Depok yang dijuluki sebagai  Kota ramah anak dan peduli terhadap difabel ternyata tidak menunjukan hal tersebut yang sesungguhnya. Selain itu  Kota Depok juga dengan beberapa kebijakan tidak memberikan layanan yang baik bagi pejalan kaki.

Hal tersebut seperti yang diuraikan oleh pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Lisman Manurung saat dikonfirmasi.
Menurut Lisman seharusnya pemerintah Kota Depok fokus terhadap hal – hal yang berkaitan dengan pelayanan  publik seperti trotoar di beberapa tempat mulai dari jalan Tole Iskandar dan Margonda yang luas trotoarnya tidak ramah bagi pejalan kaki karena.
 “Menurut saya hal – hal seperi trotoar yang sangat tidak layak bagi pengguna jalan harus menjadi perhatian. Bukan memperpendek pelayanan publik dengan hanya mengatur orang baik dan sholeh saja,” ungkapnya.
Selain itu,  Lisman juga menyoroti jalan Margonda yang tidak ramah terhadap anak dan para ibu. Bahkan ia mempertanyakan apakah jalan Margonda ramah bagi anak dan kaum ibu.” Jawaban nya tidak. Coba lihat pernah nggak mas melihat ada anak – anak kecil atau para ibu lewat disana nggk berani, “ungkapnya.
Lanjutnya padahal Kota Depok adalah kota yang ramah terhadap anak dan perempuan. Namun fasilitas untuk mengarah kepada ramah anak dan perempuan tidak mendukung.
” Seharusnya kan ada fasilitas itu di Margonda bagi anak-anak dan ibu. Katanya Kota Depok ini ramah anak dan fokus terhadap Sekolah anak bunda. Tapi fasilitasnya tidak mendukung, “katanya.
Lisman juga kembali menyoroti  kebijakan mengubah bunyi tit,tit, tet, tet dibeberapa lampu merah dengan lagu hati- hati. Menurutnya kebijakan tersebut sangat mengganggu para difabel atau orang yang tidak bisa melihat.
“Nah dengan bunyian tet, tet, tit, tit  itu mereka terpandu mereka berusaha nyebrang lebi awal. Tapi ini mau diganti, itu masalahnya menjadi rumit kita malu kepada pembuat nya luar negeri. Orang tidak bisa melihat itu kecewa.  karena mereka sudah tau kalau bunyi tet tet itu kode bagi mereka. Ada tempat penyeberangan. Jangan kita merampas domain mereka, “pungkasnya.
Dijelaskan Lisman kebijakan yang paling diapreasi dan harus dilakukan bagi pemberi pelayanan publik dalam hal ini pemerintah yaitu bagaimana memberikan pelayanan yang prima dan nyaman bagi mereka yang terpingggirkan seperti halnya pejalan kaki, anak – anak dan para ibu dan mereka yang difabel.
” jadi begini apresiasi terbaik pemberi pelayan publik yaitu memberi layanan terbaik bagi mereka yang paling terpingggirkan.  kalau itu sudah bisa melayani maka logika nya orang sehat juga akan merasa aman dan sama merasakan layanan. Jadikan orang dengan ketidak mampuan aja dilayani apalagi yang sehat pasti dilayani  kan gitu, “pungkasnya.
Menurut Lisman Wali Kota Depok terlalu sibuk mengurus yang lain sehingga melupakan hal pokok seperti kenyamanan dalam hal pelayanan publik.
” kalau sibuk mengurus yang lain akhirnya ini terpingggirkan. Coba dibalik beliau sibuk memberikan perhatian terhadap trotoar bagi pejalan kaki, fasilitas buat anak di Margonda kan bagus. Jadi saya melihat pak Wali Kota terlalu memperpendek urusan, seakan – akan  urusan pelayan publik seolah   hanya untuk mendorong orang lebih sholeh saja, “pungkasnya.
Tagar

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close