Ketua KPU Kota Depok Imbau PPK dan PPS Jaga Integritas dan Netralitas

0
40

KABARLAGI.COM, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Nana Shobarna meminta agar para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mempertahankan integritas dan semangat kerja para jajaran PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Depok dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Yang terpenting tetap terus dijaga integritas dan netralitas agar tidak ada celah gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang kalah di Pilkada,” kata Nana di Penyuluhan Penanganan Pelanggaran Administrasi untuk PPK se-Kota Depok pada Pilkada 2020, Jumat (23/10/2020).

Lebih lanjut Nana, mengemukakan tahapan Pilkada telah berjalan dengan baik. Termasuk yang melibatkan langsung PPK dan PPS, yakni mulai dari pemutakhiran data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) hingga penetapan Daftar Pemilih Sementara hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap telah terlaksana dengan baik dan selamat.

“Saya mengapresiasi jajaran PPK dan PPS dengan segala dinamikanya saat pemutakhiran data pemilih yang telah menyelesaikan tahapan-tahapan itu,” tuturnya.

Nana Shobarna mengingatkan eskalasi politik di Depok yang meningkat menjelang pemungutan suara. Untuk itu, lanjutnya, seluruh penyelenggara agar tetap menjaga integritas dan bersikap netral.

“Para Ketua PPK agar tidak bosan mengingatkan jajarannya, PPS dan KPPS agar tidak berpihak. Kalau ada yang terindikasi berpihak, maka harus bersikap tegas yakni meminta yang bersangkutan mundur atau dicopot,” ujar Nana.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok, S.Ag, M.Si mengapresiasi kinerja jajaran KPU Kota Depok, yang telah melaksanakan 80 persen tahapan Pilkada Depok dengan baik.

“Pilkada 2020 harus bisa melaksanakan seluruh tahapan dengan baik dan lancar sesuai ketentuan perundangan berlaku. Sejauh ini di Depok, tidak ada tahapan yang mengalami penundaan. Begitu pula anggaran sudah terpenuhi baik dari APBD dan APBN,” katanya.

Ke depan, tuturnya, tinggal memasuki masa kampanye. Di tahap ini, jelasnya, pelanggaran yang diwaspadai adalah pelanggaran kode etik.

Kita harus hati-hati dalam berinteraksi dan berperilaku dengan pasangan calon (paslon), partai pengusung dan tim kampanye. Jangan ada komen di media sosial yang bisa menjadi catatan yang mengarah pada pelanggaran administrasi,” ucapnya.[]