KabarLagi.Com–Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, kembali menegaskan pentingnya membangun koalisi politik yang stabil untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ia sampaikan setelah menjadi pembicara kunci dalam Pelatihan Instruktur Nasional dan Lokakarya Pengkaderan Nasional Pemuda Muhammadiyah yang digelar Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Audotorium Universitas Muhammadiyah Mataram, Sabtu (6/12/2025).
Ketua Umum PAN tersebut menyampaikan bahwa keberhasilan program-program strategis Presiden Prabowo membutuhkan dukungan politik yang solid dan tidak berubah-ubah. Ia secara terang menyatakan sepakat dengan pandangan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menyerukan perlunya koalisi permanen.
“Pandangan Pak Bahlil itu benar. Untuk mengawal agenda besar Presiden Prabowo, kita butuh barisan yang tidak goyah koalisi yang permanen, kuat, dan bersatu,” ujar Zulhas.
Meski demikian, ia tak menjelaskan lebih jauh alasan detail di balik dukungan tersebut. Pernyataan Bahlil sendiri disampaikan saat acara puncak HUT ke-61 Partai Golkar yang turut dihadiri Presiden Prabowo. Dalam pidatonya, Bahlil menyoroti praktik politik yang kerap inkonsisten dan berorientasi kepentingan sesaat. Ia menilai loyalitas dan komitmen adalah fondasi yang harus dijaga dalam koalisi pemerintahan.
Mengutip kembali pernyataan itu, Zulhas berkata, “Kalau mau mewujudkan cita-cita besar, jangan sampai hari ini mendukung, besok berubah. Koalisi itu harus permanen.”
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas juga menanggapi isu ihwal tuduhan bahwa dirinya pernah memberikan izin pembukaan lahan jutaan hektare di Sumatra. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan.
“Itu bukan izin baru. Yang ada adalah perubahan tata ruang. Tidak ada izin 1,6 juta hektare seperti yang dituduhkan,” tegasnya.
Zulhas menjelaskan bahwa izin pemanfaatan lahan di kawasan tertentu, termasuk Taman Nasional Tesso Nilo, tidak pernah dikeluarkan. Ia menekankan bahwa menerbitkan izin di wilayah taman nasional jelas merupakan tindak pidana.
“Tidak ada kementerian yang berani mengeluarkan izin di Tesso Nilo. Siapa pun yang nekat pasti langsung berurusan dengan hukum,” ujarnya.
Sebagai mantan Menteri Kehutanan, ia menyatakan siap bertanggung jawab penuh bila terbukti pernah menandatangani izin yang menjadi akar penyebab banjir besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatra Barat.