Kemendagri: Dompu Termasuk Daerah dengan Tata Kelola Keuangan Terbaik

0
14

KabarLagi.com—Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, masuk dalam kategori daerah dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terbaik di Indonesia. Informasi tersebut disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat virtual yang diikuti Pemerintah Kabupaten Dompu, Jumat (19/6).

Rapat daring yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Dompu itu dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Dompu H. Khairul Insyan, Asisten Pembangunan dan Perekonomian, Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), perwakilan Inspektorat, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Plh Sekda Dompu H. Khairul Insyan mengatakan, capaian tersebut menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Dompu telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.

“Penilaian yang disampaikan Kemendagri ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Dompu telah dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya usai mengikuti rapat.

Menurutnya, pengakuan dari Kemendagri tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

Ia menambahkan, keberhasilan Dompu masuk dalam kategori daerah dengan IPKD terbaik tidak terlepas dari pembinaan dan pendampingan yang diberikan Kemendagri selama ini.

“Kami mengapresiasi penilaian yang diberikan Kemendagri. Ini menjadi dorongan bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menjaga tata kelola keuangan yang baik,” katanya.

Khairul juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tetap berpedoman pada regulasi dalam setiap proses pengelolaan anggaran dan keuangan daerah.

“Seluruh jajaran pemerintah daerah harus konsisten menjalankan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan instrumen yang digunakan Kemendagri untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.(TM)