KabarLagi.Com–Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan tekadnya untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaan program penghijauan dan revitalisasi sistem irigasi di Pulau Sumbawa. Kerja sama ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam menjawab tantangan lingkungan dan pertanian yang kian kompleks di wilayah tersebut.
Penegasan itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, saat mendampingi Menteri Pertahanan, Menteri Kesehatan, serta Panglima TNI meninjau pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 835/Samota Yudha Bakti di Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa Besar, pada Sabtu, 18 Oktober 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Iqbal menekankan bahwa keberadaan batalyon tidak semata untuk memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah, khususnya dalam bidang pertanian, kesehatan, dan pelestarian lingkungan.
“Saat ini Sumbawa menghadapi kerusakan hutan cukup parah akibat pembukaan lahan jagung. Kondisi ini menjadi penyebab utama banjir dan kerusakan infrastruktur hampir setiap tahun,” tutur Miq Iqbal.
Ia menjelaskan, akibat kerusakan itu, pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar hingga mencapai puluhan triliun rupiah untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak, terutama di kawasan Bima dan Dompu.
Sebagai langkah awal, Pemprov NTB akan menggelar rapat koordinasi lintas kabupaten/kota di Pulau Sumbawa guna menyusun strategi reboisasi terpadu yang melibatkan peran aktif TNI dan masyarakat.
“Kalau persoalan ini terus dibiarkan, dampaknya akan makin luas dan biaya penanganannya akan semakin besar,” ujarnya menegaskan.
Selain fokus pada penghijauan, Gubernur Iqbal juga memberikan apresiasi terhadap dukungan TNI dalam pembangunan bendungan dan embung sebagai bagian dari upaya memperkuat irigasi pertanian. Ia menilai pembangunan embung kecil lebih praktis dan berbiaya efisien dibandingkan proyek bendungan besar.
“Embung bisa dikelola lebih mudah dan pembiayaannya bisa dilakukan secara bertahap. Banyak bendungan besar yang sudah berdiri, tapi jaringan irigasinya belum berfungsi maksimal,” tambahnya.
Sementara itu, dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), Pemprov NTB kini menerapkan kebijakan baru dengan menyerahkan alat tersebut langsung kepada penyuluh lapangan agar pemanfaatannya lebih efektif dan tepat sasaran.
“Melalui mekanisme ini, Alsintan bisa disewakan dengan tarif terjangkau dan hasilnya digunakan untuk perawatan alat. Jadi, sistemnya berputar dan berkelanjutan,” jelasnya.
Sebagai bentuk konkret sinergi lintas sektor, Pemprov NTB bersama Korem 162/Wira Bhakti telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama pembangunan infrastruktur. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat upaya pemulihan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, dan menegaskan peran TNI sebagai mitra pembangunan berkelanjutan di Pulau Sumbawa dan seluruh wilayah NTB.