Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian strategis yang diselenggarakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bima dalam upaya memperkuat pengendalian inflasi daerah, khususnya melalui pemantauan langsung terhadap perkembangan harga, ketersediaan stok, serta kelancaran distribusi bahan pokok dan komoditas yang memengaruhi daya beli masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Kepala BPS Provinsi NTB, jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTB, Asisten II Setda Kota Bima, perwakilan unsur Forkopimda Kota Bima, para kepala OPD terkait lingkup Pemerintah Kota Bima, para kepala kantor instansi vertikal, serta Camat dan Lurah se-Kecamatan Rasana’e Barat.
Rangkaian kegiatan diawali dengan sidak langsung berkeliling Pasar Raya Amahami. Wakil Wali Kota Bima bersama Wakil Gubernur NTB dan rombongan menyambangi sejumlah pedagang untuk memantau perkembangan harga berbagai kebutuhan pokok, di antaranya beras, cabai, bawang merah, serta komoditas strategis lainnya.
Selain memeriksa harga dan ketersediaan pasokan, rombongan juga berdialog langsung dengan para pedagang untuk menyerap informasi mengenai kondisi distribusi, dinamika harga, dan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Langkah tersebut menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak semata-mata bertumpu pada data statistik dan kebijakan administratif, tetapi juga membutuhkan kehadiran nyata pemerintah di tengah masyarakat.
Usai pelaksanaan sidak, kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran Program SAMARASA sebagai salah satu inovasi TPID Kota Bima dalam memperkuat sistem pengendalian inflasi daerah. Program ini diarahkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bima menegaskan bahwa pengendalian inflasi saat ini menjadi salah satu prioritas nasional. Menurutnya, keberhasilan menjaga inflasi tidak hanya tercermin dari angka statistik, melainkan dari kemampuan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang tersedia.
Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat menghadapi berbagai dinamika, mulai dari fluktuasi harga beras, cabai, bawang merah, hingga tantangan distribusi LPG 3 kilogram. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas harga tidak dapat dijaga hanya melalui kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata dan pengawasan langsung di lapangan.
Wakil Wali Kota menekankan bahwa sidak yang dilakukan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk konkret kehadiran pemerintah untuk memastikan harga, stok, dan distribusi komoditas tetap terkendali, sekaligus mendengar langsung kondisi yang dihadapi pedagang maupun masyarakat.
“Sidak tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan harga, stok, dan distribusi komoditas pangan tetap terkendali serta mendengar secara langsung kondisi yang dihadapi pedagang maupun masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Feri Sofiyan menjelaskan bahwa Program SAMARASA diharapkan menjadi instrumen penguatan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, Bulog, distributor, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pengendalian inflasi yang semakin responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Menurutnya, Kota Bima tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Arus distribusi pangan di wilayah Bima Raya sangat dipengaruhi oleh konektivitas dengan Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, bahkan daerah lain di Pulau Sumbawa. Oleh karena itu, koordinasi lintas daerah menjadi kunci agar pasokan tetap terjaga dan potensi gejolak harga dapat diantisipasi sejak dini.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas TPID, penyediaan data, pengembangan inovasi, hingga pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Apresiasi serupa disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB di bawah koordinasi Wakil Gubernur NTB yang terus mendorong dan memperkuat sinergi antardaerah, sehingga berbagai langkah pengendalian inflasi di seluruh wilayah NTB dapat berjalan semakin efektif dan terarah.
Setelah peluncuran Program SAMARASA, Wakil Wali Kota Bima bersama Wakil Gubernur NTB dan rombongan melanjutkan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi strategis yang berkaitan dengan barang dan komoditas yang turut memengaruhi inflasi daerah. Rombongan meninjau distributor pelumas kendaraan bermotor guna melihat aspek ketersediaan dan rantai distribusi komoditas terkait sektor transportasi, kemudian melanjutkan peninjauan ke Gudang Bulog untuk memastikan kesiapan stok dan dukungan pasokan pangan bagi masyarakat.
Rangkaian kunjungan tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi riil di lapangan, baik dari sisi harga di tingkat pasar, kelancaran distribusi barang, maupun kecukupan stok komoditas strategis.
Wakil Wali Kota berharap seluruh rangkaian kegiatan ini dapat menghasilkan langkah tindak lanjut dan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi, khususnya menyangkut kelancaran distribusi, kecukupan stok, stabilitas pasokan, dan keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap Program SAMARASA benar-benar menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bima,” pungkasnya.
Melalui pelaksanaan sidak pasar, peluncuran Program SAMARASA, serta peninjauan langsung terhadap titik-titik strategis dalam rantai pasok dan distribusi, Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi tetap terkendali, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pokok dan komoditas strategis tetap tersedia dengan harga yang wajar dan terjangkau.(TM)