KabarLagi.Com– Puluhan massa aksi dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Mataram menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD NTB menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang dinilai berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi militer.
Ketua FMN Cabang Mataram, Badawi, menilai percepatan RUU TNI merupakan langkah militeristik yang digunakan untuk mengendalikan stabilitas sosial dan politik di tengah krisis ekonomi. Menurutnya, utang negara yang terus membengkak menjadi bukti krisis yang dihadapi Indonesia saat ini. Berdasarkan laporan DJPPR Kementerian Keuangan RI, total utang pemerintah pusat per 31 Januari 2025 telah mencapai Rp8.909,14 triliun.
Badawi juga mengkritik kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, salah satunya pembentukan Badan Pengelola Investasi Dara Anagata Nusantara (DANANTARA). Menurutnya, badan ini bertujuan untuk mengonsolidasikan ekonomi BUMN guna membiayai program utama pemerintah, namun justru berdampak pada penurunan harga saham di pasar domestik. Selain itu, ia menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar yang menargetkan 17 juta penerima pada tahun 2025 dengan anggaran Rp265 triliun. FMN menilai kebijakan ini hanya digunakan sebagai dalih untuk memperluas keterlibatan militer dalam program sosial.
Dalam aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD NTB, Drs. H. Muzihir, menemui massa dan menyatakan dukungannya terhadap aspirasi FMN. Ia berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka ke DPR RI, meskipun mengaku tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kebijakan di tingkat pusat.
FMN Cabang Mataram menegaskan bahwa pengesahan RUU TNI akan menghidupkan kembali dwifungsi TNI, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, mereka menuntut agar militer tidak dilibatkan dalam urusan sipil dan dikembalikan ke barak sebagaimana mestinya. Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan aparat kepolisian setempat. (CF-003)
